Fayakhun Andriadi Minta Pemerintah Tingkatkan Teknologi Militer di Perbatasan
Pemerintah
harus mengubah paradigma dalam menjaga kedaulatan NKRI di perbatasan. Persoalan
perbatasan tidak melulu dilihat jangka pendek atau tidak menguntungkan secara
ekonomi. Tapi juga harus dilihat jangka panjang dan nilai investasi ke
depannya.
"Menjaga
kedaulatan merupakan investasi jangka panjang, yang kalau dihitung sungguh
sangat menguntungkan secara ekonomi," kata anggota Komisi I dari Fraksi
Partai Golkar DPR, Fayakhun Andriadi,
yang dihubungi wartawan di Jakarta, Sabtu (16/01/2009) malam.
Menurut Fayakhun, setidaknya ada dua keuntungan
yang didapat dalam menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI), khususnya di perbatasan. Pertama, memberikan perlindungan
kepada warga negara. Kedua, melindungi kekayaan alam Indonesia sepanjang zaman.
"Ingat
kekayaan alam kita dari laut yang dicuri itu sekitar Rp 40 triliun pertahun.
Padahal, kalau betul kita punya anggaran Rp 40 triliun, dialokasikam untuk
membangun dan melengkapi perbatasan dengan memadai, satu tahun saja sudah BEP
(break event point). Karena melindungi perbatasan itu tidak sampai Rp 40
triliun," jelasnya.
Oleh karena
itu, Fayakhun meminta, agar
pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan menjaga kedaulatan NKRI.
Selain digunakan untuk membeli alat utama sistem senjata (alutsista), juga
harus ada anggaran yang dialokasikan untuk belanja teknologi.
"Setuju
pasukan harus ada, tapi early warning system-nya mana? Hari gini, teknologi
kita tidak punya. Saya kira, Departemen Pertahanan perlu mengalokasikan
anggarannya untuk belanja teknologi," ujarnya.
Dia
mengatakan, salah satu early warning system yang dibutuhkan untuk menjaga
kedaulatan perbatasan adalah radar untuk mengawasi udara dan sensor untuk
pengawasan di darat dan laut. Di era modern sekarang ini sudah bukan zamannya
lagi kehilangan sejengkal perbatasan, karena semuanya sudah bisa dikontrol
dengan teknologi.
Untuk daerah
perbatasan yang rawan dan telah memiliki titik ordinat, selain dipasang sensor
atau radar, perlu juga dipasang kamera. Dalam prakteknya, sensor akan
mengirimkan sinyal berdasarkan waktu yang ditentukan, misalnya setiap 5 menit
sekali. Sinyal itu semua dipantau oleh sistem perbatasan.
"Batas
wilayah yang titik ordinatnya sudah ditetapkan, itu dipasangi sensor. Kalau di
laut, bisa sensor apung atau diletakkan di suar milik kita yang sudah ada.
Kalau di darat dibuatkan tugu biar aman dari pencurian," pungkasnya.
Seperti
diketahui, pada tanggal 3 Januari 2010 lalu, TNI telah mengirikan sekitar 130
personelnya ke wilayah perbatasan di Ambalat, Kalimantan Timur. Sementara saat
ini diketahui ada 12 titik di perbatasan yang dianggap rawan terjadinya
konflik.
Komentar
Posting Komentar